SDFH v2

Hukum Perundang-Undangan

1. 1Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Yang Diselenggarakan Oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (2018, 2020, 2022, 2023)
2. 2Saksi Ahli Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2020, 2021)
3. 3Saksi Ahli Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bogor (2020)
4. 4Narasumber DPD Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2021)
5. 5Saksi Ahli Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (2021)
6. 6Saksi Ahli VNR LAW OFFICE (2021)
7. 7Saksi Ahli Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen (2021)
8. 8Koordinator Tim Analisa Hasil Penelitian UNDIP & UNHCR (2021)
9. 9Tim Analisa Hasil Penelitian UNDIP & UNHCR (2021)
10. 10Narasumber Siaran Radio Imelda FM (2021)
11. 11Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XXII (2024, 2025)
12. 12Anggota Dewan Penasehat Organisasi Wawasan Hukum Nusantara (2024)
13. 13Tim Panelis Debat Terbuka cabup dan cawabup Kab. Pati (2024)
14. 14KPU Tim Perumus Debat Cabup dan Cawabup Kabupaten Pati KPU Kab Pati (2024)
15. 15Tim Panelis Debat Terbuka cagub dan cawagub Kaltara (2024)
16. 16FH Universitas Muria Kudus (2024)
17. 17Tim Pemeriksa Daerah Unsur Masyarakat Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilihan Umum RI (2024)
18. 18Tim Panelis Debat Terbuka cagub dan cawagub Provinsi Jawa Tengah (2024)
19. 19Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XXIV (2024)
20. 20Mengajar PKPA di USM (2025)
21. 21Saksi Ahli Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI (2025)
22. 22Anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum RI (2025)
23. 23Pengajar Universitas Semarang (2025)

• 1.2021 Penegakan Hukum Pelanggaran Pilkada 2020 di Propinsi Jawa Tengah
• 2.2022 INTEGRASI HUKUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BALI
• 3.2023 Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pada PILKADA Tahun 2019- 2020
• 4.2024 Upaya Pelestarian Habitat Hayati melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati
• 5.2025 Signifikansi Realisasi Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologi dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana

• 1.20211 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri 20212 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
• 2.20221 Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tambahsari, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 20222 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa
• 3.20231 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Perlindungan Terhadap Perempuan 20232 Hak Politik Perempuan Di Kelurahan Gayam Kabupaten Sukoharjo
• 4.20241 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kliwonan Kabupaten Sragen 20242 Pemberdayaan Perempuan dalam Politik Di Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar
• 5.20251 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten 20252 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Peraturan Desa di Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo

• ✔Perda Berbasis Muatan Agama : Problematika, Pembinaan Dan Pengawasan EC00202023422 2020