Bidang Kepakaran & Pengajaran
HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK
Riwayat Pendidikan
3 JenjangS1 UNDIP TAHUN 1986, LULUS
S2 UNPAD TH. 1993, LULUS
S3 UNDIP TH 2013199
Riwayat Pekerjaan & Jabatan
1 Catatan- 1. Asisten Ahli Madya tmt 01-05-1988,Asisten ahli tmt 01-10-1993,Lektor tmt 01-02-1996,Lektor Kepala tmt 01-10-2008,Profesor/Guru Besar tmt 01-10-2025
Publikasi Ilmiah & Artikel Jurnal
6 PublikasiAutomatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak,Budi Ispriyarso,2023, Masalah-Masalah Hukum, 2020
Improving the Role of Ombudsman as a Monitoring Institution of Public Organization in Indonesia (Budi Ispriyarso,2021, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021 (Proceeding))
Notary Legal Services As Taxable Entrepreneurs Of Value Added Taxes In Indonesia : A Social Psychology Perspective ,Budi Ispriyarso, 2022, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) IJMRA, Volume 5, November 2022
The Policy of Final Income Tax Incentives For Micro, Small Medium Enterprises (MSMEs) During the Covid-19 Pandemic ,Budi Ispriyarso, 2022,Cogent Social Sciences,Vol 5, issue 11 November 2022
Reconstruction of the national economy post-covid-19 pandemic: Critical study of tax reforms in Indonesia ,Budi Ispriyarso,Cogent Social Sciences Vol 9, issue 1, 2023
Transforming Tax Policy towards Gender Equality: Strategies for Indonesia and Global Challenges , Budi Ispriyarso, Lentera Hukum Vol 12 No 1, 2025
Rekam Jejak Penelitian & Hibah Riset
5 Riset- 1.Pelaksanan Kewajiban Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Taanah Sebagai Wajib Pajak Penghasilan Dalam Sistem Self Assessment System
- 2.Pelaksanaan Kewajiban Notaris dan atau Pejabat PembuatAkta tanah Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Hukum yang Diberikannya
- 3.Kajian Dari Aspek Yuridis Tentang Perubahan Pajak Hiburan Pasca Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah
- 4.Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Terkait Perubahan Tarip Pajak Hiburan Pasca dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- 5.2 Public Information Disclosure Policy in Climate Change Adaptation: A Comparative Study of Indonesia and South Korea.
Pengabdian kepada Masyarakat
8 Kegiatan- 1.Digitalisasi Pemerintahan Desa Melalui Aplikasi SIDEKEM (Sistem Informasi Desa Dan Kawasan Pemalang) Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
- 2.Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Anak Buah Kapal Melalui Pelaksanaan BPJSKetenagakerjaan / Kesehatan
- 3.Posbakum tentang Pajak Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali
- 4.Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Anak Buah Kapal Perikanan Di Kabupaten Tegal
- 5.Keterbukaan Informasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Informasi Publik Di Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
- 6.Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 TentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 7.Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati
- 8.Membangun Desa Informatif Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Informasi Publik Di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar”
Hak Cipta & Paten (HKI)
1 Karya- ✔1 buah buku (Kelemahan Pengadilan Pajak berdasar UU Nomor 14 Tahun 2022
Organisasi Profesi & Forum Ilmiah
1 Forum- Asosiasi HAN dan HTN