SDFH v2

Ilmu Hukum (Hukum Pidana)

1. 1Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Yang Diselenggarakan Oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (2018,2019,2020,2021,2022,2023)
2. 2Pengajar Akademi Kepolisian Republik Indonesia (2018,2019,2020,2021)
3. 3Dosen di Bagian Hukum Pidana FH Undip (2018,2019,2020,2021,2022)
4. 4Dosen Bantuan Saksi Ahli Hukum Pidana di Bagian Hukum Pidana FH Undip (2019,2020,2021)
5. 5Narasumber DPD Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2021)
6. 6Saksi Ahli Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2021)
7. 7Saksi Ahli Kepolisian Sektor Pancur, Polres Rembang (2021)
8. 8Saksi Ahli Kejaksaan Negeri Wonosobo (2021)
9. 9Saksi Ahli Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (2021)
10. 10Saksi Ahli Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2021)
11. 11Saksi Ahli Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pemalang (2021)
12. 12Saksi Ahli Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan (2021)
13. 13Saksi Ahli Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (2021, 2025)
14. 14Saksi Ahli Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pati (2021)
15. 15Saksi Ahli Komisi Pemeberantasan Korupsi Republik Indonesia (2021)
16. 16Saksi Ahli Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2021)
17. 17Saksi Ahli Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2021,2025)
18. 18Saksi Ahli Kejaksaan Negeri Blora (2021)
19. 19Saksi Ahli Sdr. Jimmy Widjaja (2021)
20. 20Saksi Ahli Kepolisian Resor Pekalongan (2021, 2025)
21. 21Saksi Ahli Kepolisian Sektor Tembalang (2021)
22. 22Saksi Ahli Kasat Reskrim Kepolisian Resor Demak (2021)
23. 23Saksi Ahli Dirreskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (2021)
24. 24Saksi Ahli Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2021)
25. 25Pengajar PKPA XLV Tahun (2024)
26. 26DPN PERADI Saksi Ahli Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Papua Barat (2025)
27. 27Saksi Ahli Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kendal (2025)
28. 28Saksi Ahli Kejaksaan Negeri Kota Semarang (2025)
29. 29Saksi Ahli Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo (2025)
30. 30Saksi Ahli Kepolisian Resor Banggai (2025)
31. 31Pengajar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (2025)
32. 32Saksi Ahli Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2025)
33. 33Saksi Ahli Kepolisian Sektor Karangawen Polres Demak (2025)
34. 34Saksi Ahli Kejaksaan Negeri Sukoharjo (2025)
35. 35Saksi Ahli Kepolisian Resor Kudus (2025)
36. 36Saksi Ahli Kejaksaan Negeri Grobogan (2025)
37. 37Pengajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Kementerian Hukum RI (2025)
38. 38Saksi Ahli Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Wonogiri (2025)

• 1.2021 Anti Corruption Management System Sebagai Strategi Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi
• 2.2022 Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Adat Bali Sebagai Sarana Mewujudkan Penyelesaian Konflik
• 3.2023 Filosofi Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Adat Suku Boti Melalui Penyelesaian Konflik
• 4.2024 Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Adat Lampung “Megow Pak Tulang Bawang”
• 5.2025 Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Adat Lombok

• 1.20211 Pembentukan Generasi Muda Sadar Hukum Melalui Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Kesuma Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tentang Tindak Pidana Narkotika 20212 Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Konsultasi Hukum Keapad masyarakat Di Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
• 2.20221 Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dalam Paradigma Restorative Justice (Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) 20222 PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA APIP DAN APH DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH APARAT BIROKRASI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
• 3.20231 PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA APIP DAN APH DALAM PENYELESAIAN MASALAH PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA OLEH APARAT BIROKRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
• 4.20232 Penyamaan Persepsi Antara APIP Dan APH Dalam Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara Oleh Aparat Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• 5.20241 "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"
• 6.20242 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• 7.20251 Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• 8.20252 Aspek Hukum Pidana Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik