Bidang Kepakaran & Pengajaran
Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak, Hukum Pajak, Hukum Administrasi Negara
Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak, Hukum Pajak, Hukum Administrasi Negara
Riwayat Pendidikan
3 JenjangS1 Universitas Diponegoro Ilmu Hukum 2004
S2 Universitas Padjadjaran Ilmu Hukum 2015
S3 Universitas Diponegoro Ilmu Hukum
Riwayat Pekerjaan & Jabatan
5 Catatan- 1Februari (1998)
- 2Oktober (2006)
- 3Oktober (2008)
- 4April (2013)
- 5Januari (2024)
Publikasi Ilmiah & Artikel Jurnal
8 PublikasiPenguatan Perlindungan Hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Rekonstruksi Banding Adminsitrasi
Recontructing The Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Facing The Death Penalty (Jinayat) In Saudi Arabia : National And International Legal Perspectives
Post Omnibus Law Consolidation of Sharia Authority in Supporting Fatwa-Based Environmentally Friendly Finance
Constitutional Guarantees and Justice in Indonesia’s Poverty Alleviation Programs (2014–2024)
A Juridical Study of the Death Penalty for Premeditated Murder in the Perspective of Indonesian Criminal Law Reform¬
Feasibility Analysis Of Implementing Alternative Dispute Resolution In Tax Dispute Settlement In Indonesia
A Review of the Implementation of Dispute Settlement of Indonesian Migrant Workers Placement by the Central Java Provincial Labor Dispute Settlement Service Center
Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia
Rekam Jejak Penelitian & Hibah Riset
5 Riset- 1.PENERAPAN SISTEM PEMAJAKAN TERITORIAL BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MENJADI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN (2021)
- 2.Analisis Terhadap Gagasan Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (2022)
- 3.KAJIAN DARI ASPEK YURIDIS TENTANG PERUBAHAN PAJAK HIBURAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (2023)
- 4.KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PENETAPAN TARIP PAJAK HIBURAN PASCA KELUARANYA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- 5.KEBIJAKAN PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDASARKAN PADA KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH DAN WAJIB PAJAK (2025)
Pengabdian kepada Masyarakat
8 Kegiatan- 1.PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN (2026)
- 2.Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati (2026)
- 3.Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo (2025)
- 4.PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN PUSAT DAN DAERAH BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH (2025)
- 5.PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BUAH KAPAL PERIKANAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2024)
- 6.PAJAK ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI DESA KEMASAN, KECAMATAN SAWIT, KABUPATEN BOYOLALI (2024)
- 7.Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan (2023)
- 8.Penyuluhan dan Pelatihan Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Desa Kebanggan, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang