Bidang Kepakaran & Pengajaran
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Riwayat Pendidikan
3 JenjangS1 FH UNDIP LULUS 1995,
S2 MIH UNDIP LULUS 1998,
S3 PDIH UNDIP LULUS 2015
Riwayat Pekerjaan & Jabatan
2 Catatan- 1DOSEN FH UNDIP (1999)
- 2- SEKARANG, DOSEN AKPO RI (2017)
Publikasi Ilmiah & Artikel Jurnal
8 PublikasiA Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples’ Practices (Sri Wijaya Law Review)
DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA _Umi Rozah dan Erlyn Indarti, Masalah-Masalah Hukum,https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375
Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia
Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi
Penal Policy Analysis of The Formulation of Customary Law in The 2023 KUHP
PROBLEMATIKA PENERAPAN LOGIKA POSITIVISTIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TUNTUTAN KEADILAN SUBSTANTIF
Environmental Maintenance Through Application of Adat Criminal Sanction On Baduy Community_Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 2021
Contribution in Baduy Culture to Criminal Justice System Reforms _The First International Conference on Islamic Development Studies 2019
Rekam Jejak Penelitian & Hibah Riset
8 Riset- 1.DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA
- 2.Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap Sebagai Strategi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi BUMD Di Jawa Tengah - 2022
- 3.KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH TANGERANG DAN SEMARANG BERBASIS KULTUR DAERAH (2019)
- 4.Persepsi Masyarakat Adat Bali Terhadap Ketentuan Delik Adat Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2024)
- 5.Persepsi Masyarakat Adat Lombok Terhadap Ketentuan Delik Adat Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2025)
- 6.Persepsi Masyarakat Tentang Politik Hukum Pidana Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (2023)
- 7.Anti Corruption Management System Sebagai Strategi Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi ( 2021)
- 8.Penyelenggaraan Sanksi Pidana Adat Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy Luar (Konteks Kebijakan Pembaharuan Hukum Lingkungan Hidup) (2020)
Pengabdian kepada Masyarakat
8 Kegiatan- 1.Pembentukan Generasi Muda Sadar Hukum Malalui Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Pemalang Tentang Tindak Pidana Narkotika (24 Okt 2022)
- 2.Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Dunia Maya (Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No,11 Tahun 2008 Tentang ITE) (2022)
- 3.Suap Pada Tindak Pidana Korupsi, Aspek Hukum Pidana dan Penanggulangannya Dalam UU No. 31 Th 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( 2023)
- 4.Penyamaan Persepsi Antara APIP dan APH Dalam Penyalagunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara Oleh Aparat Birokrasi Dalam UU No. 30 Tahun 2024 Tentang Administrasi Pemerintahan (2023)
- 5.Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2024)
- 6.Suap Pada Tindak Pidana Korupsi, Aspek Hukum Pidana Dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2024)
- 7.Aspek hukum Pidana Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik (2025)
- 8.Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2025)
Organisasi Profesi & Forum Ilmiah
1 Forum- PERHIMPUNAN DOSEN ILMU HUKUM PIDANA (DIHPA)