SDFH v2

Hukum Informasi Publik & Hukum Administrasi Negara

1. 1Kepangkatan: CPNS (1 Desember
2. 2PNS/Penata Muda/IIIa (1 Maret
3. 3Penata Muda Tk. I/IIIb (1 April
4. 4Penata/IIIC (1 April
5. 5Penata Tk. I/IIId (1 April
6. 6|| Jabatan Fungsional: Asisten Ahli (1 Juni
7. 7Lektor (1 Januari
8. 8Narasumber pada Uji Konsekuensi Publik Pemeritah Kota Semarang (
9. 9Saksi Ahli Kejaksaan Negeri Kendal (

• 1.Integrasi Pentahelix Collaboration dalam Green Information Access: Rekonstruksi Kebijakan Informasi Publik untuk Akselerasi Mitigasi Perubahan Iklim (Kajian Indonesia dan Jepang)
• 2.Integrating Seagrass Biomass in Blue Economy into the Reconstruction of Renewable Energy Policies: Strategic Acceleration to Achieve Net Zero Emissions
• 3.Alleviating Digital Divide As Fulfillment Of Right To Technological Development And Achieving Sustainable Development Goals In Southeast Asia
• 4.Transparency in Law Making: A Comparative Study of Gender Equality Legislation in Indonesia and Turkey
• 5.Pengaturan Kewenangan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat atas Informasi Publik
• 6.Rekonsepsi Kebijakan Keterbukaan Informasi Sebagai Upaya Mendukung Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)
• 7.Prospektus Pengaturan Green Ammonia Pada Sektor Pertanian Melalui Rekonsepsi Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Sebagai Upaya Adaptif Terhadap Perubahan Iklim
• 8.Optimalisasi Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Daerah dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Informasi Publik

• 1.Membangun Desa Informatif Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Informasi Publik Di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar
• 2.Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Petani Garam Rakyat: Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Kecamatan Batangan-Kabupaten Pati
• 3.Keterbukaan Informasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Informasi Publik Di Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
• 4.Pajak atas Pengalihan Tanah dan Bangunan
• 5.Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara
• 6.Digitalisasi Pemerintahan Desa Melalui Aplikasi Sidekem (Sistem Informasi Desa Dan Kawasan Pemalang) Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
• 7.Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Melalui Perjanjian Kerja Laut dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kab Tegal
• 8.Penyuluhan Dan Pelatihan Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Desa Kebanggan, Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

• ✔Hak Cipta: EC002025039472 (17 April
• ✔EC002025039473 (17 April
• ✔EC002025031154 (14 Maret
• ✔EC002025031155 (14 Maret
• ✔EC00202505669 (13 Januari

• Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Indonesia