SDFH v2

Hukum Pidana

1. 1Dosen

• 1.DINAMIKA KONVERGENSI HUKUM PIDANA TELEMATIKA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI (2025)
• 2.Considering The Urgency of Using Forensics Digital in Evidence Systems in Indonesia (2025)
• 3.KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN, DAN PENGATURANNYA DALAM TATA HUKUM INDONESIA SERTA ASPEK HUKUM PIDANA TELEMATIKA TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI (2024)
• 4.EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA SIBER (2023)
• 5.EKSISTENSI MASYARAKAT DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ADAT (2022)
• 6.Tantangan Implementasi Kebijakan Pariwisata Bahari berkelanjutan Terhadap Ancaman Sampah di Wilayah Pesisir (Studi Kasus Objek Wisata Bahari di Provinsi Bali dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (2023)
• 7.REKONSTRUKSI KEADILAN RESTORATIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA (2022)
• 8.RESTORATIVE JUSTICE RECONSTRUCTION OF CUSTOMARY COURT IN AN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ASPIRES TO THE LAW OF PANCASILA (2022)

• 1.ASPEK HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (2025)
• 2.SOSIALISASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA BERDASARKAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (2025)
• 3.SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (2024)
• 4.URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (2024)
• 5.PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA APIP DAN APH DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH APARAT BIROKRASI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (2023)
• 6.SUAP PADA TINDAK PIDANA KORUPSI, ASPEK HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (2023)
• 7.PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA APIP DAN APH DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH APARAT BIROKRASI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (2022)
• 8.PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DALAM PARADIGMA RESTORATIVE JUSTICE (SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK) (2022)

• Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki), Mediator, Arbiter