βš–οΈ

Bidang Kepakaran & Pengajaran

Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Kemahiran Litigasi, Pengantar Hukum Indonesia

Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Kemahiran Litigasi, Pengantar Hukum Indonesia
πŸŽ“

Riwayat Pendidikan

3 Jenjang
Sarjana Hukum (S.H.) Undip 2007-2011,
Magister Ilmu Hukum (M.H) Undip 2011-2012,
Doktor Hukum (Dr) Undip Lulus 2024
πŸ’Ό

Riwayat Pekerjaan & Jabatan

2 Catatan
  1. 1Dosen FH Undip
  2. 2Tim Ahli / Konsultan Universitas Diponegoro Fakultas Hukum
πŸ“š

Publikasi Ilmiah & Artikel Jurnal

13 Publikasi
Penguatan Regulasi Anti-SLAPP Dalam Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan di Indonesia
✍️YD Sukmadewi, E Pujiastuti, T Mulyani, S Supriyadi, KW Utama
πŸ“…JURNAL USM LAW REVIEW 9 (1), 475-495
πŸ›οΈhttps://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13110
Buka Artikel β†—
EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
✍️KW Utama
πŸ“…Jurnal Hukum Progresif 12 (1), 22-31
πŸ›οΈhttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum
Buka Artikel β†—
Environmental protection barriers in Indonesia in the form of Administrative Effort
✍️KW Utama, R Saraswati, A Putrijanti, YD Sukmadewi
πŸ“…IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1270 (1), 012019
πŸ›οΈhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012019/pdf
Buka Artikel β†—
Relevansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Asas Kemanfaatan
✍️udhitiya Dyah Sukmadewi, Kartika Widya Utama
πŸ“…Law, Development and Justice Review
πŸ›οΈhttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/14054.
Buka Artikel β†—
Harmonizing the Rules: β€œA Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy"
✍️KWUtama
πŸ“…Law Reform
πŸ›οΈhttps://scholar.undip.ac.id/en/publications/harmonizing-the-rules-a-socio-legal-analysis-of-fifa-stadium-safe/
Buka Artikel β†—
Penguatan Regulasi Anti SLAPP dalam Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan di Indonesia
✍️YUDHITIYA DYAH SUKMADEWI, ENDAH PUJIASTUTI, TRI MULYANI, SUPRIYADI, Kartika Widya Utama
πŸ“…2026
πŸ›οΈJurnal USM Law Review
Buka Artikel β†—
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
✍️Kartika Widya Utama, Irma Cahyanintyas
πŸ“…2025
πŸ›οΈDiponegoro Law Journal
Buka Artikel β†—
PELAKSANAAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014
✍️Kartika Widya Utama, Marjo
πŸ“…2025
πŸ›οΈDiponegoro Law Journal
Buka Artikel β†—
TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA
✍️Sukinta, Kartika Widya Utama
πŸ“…2024
πŸ›οΈDiponegoro Law Journal
Buka Artikel β†—
Harmonizing the Rules: β€œA Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy"
✍️Kartika Widya Utama, Aju Putrijanti, Lydia Apriliani, Yudhitiya Dyah Sukmadewi
πŸ“…2024
πŸ›οΈLaw Reform
Buka Artikel β†—
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN CILACAP NOMOR 159/PID.B/2021/PN CLP)
✍️Kartika Widya Utama, Sukinta
πŸ“…2021
πŸ›οΈDiponegoro Law Journal
Buka Artikel β†—
EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
✍️Kartika Widya Utama
πŸ“…2024
πŸ›οΈJurnal Hukum Progresif
Buka Artikel β†—
Implementation of the Principle of β€œLex Specialis Derogate Legi Generalis” in Regulations on Administrative Measures of State Administrative Disputes (State Administrative Decision Case Study Number: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG)
✍️Kartika Widya Utama, Maria Paulina Rosari Prayitno
πŸ“…2022
πŸ›οΈInternational Journal of Social Science Research and Review
Buka Artikel β†—
πŸ”¬

Rekam Jejak Penelitian & Hibah Riset

7 Riset
  • 1.Resolution of Disputes on Illegal Acts by the Authorities in Indonesia.
  • 2.Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara
  • 3.Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputuan Tata Usaha Negara
  • 4.Environmental protection barriers in Indonesia in the form of Administrative Effort
  • 5.EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
  • 6.Harmonizing the Rules: β€œA Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy"
  • 7.Good Governance Principle sebagai Pedoman Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara
🀝

Pengabdian kepada Masyarakat

12 Kegiatan
  • 1.PKM II Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Di Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
  • 2.Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap 1 Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Di Desa Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati
  • 3.Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat I Bagian Hukum Acara judul Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Di Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
  • 4.Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat II "Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung "
  • 5.Interaksi Dosen dan Mahasiswa Untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Batch II Yang Dibiayai Selain APBN Undip Tahun Anggaran 2024 dengan judul Penguatan Kesadaran Hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
  • 6.nteraksi Dosen dan Mahasiswa Untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Batch II Yang Dibiayai Selain APBN Undip Tahun Anggaran 2024 dengan judul Pendampingan Optimalisasi Pengolahan Sampah Plastik menjadi Kerajinan Tangan bagi Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Sragi Pekalongan
  • 7.Rencana Aksi Perlindungan Konsumen Daerah: Manajemen Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
  • 8.Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap 2SOSIALISASI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DAN KONSULTASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MANDING, KECAMATAN TEMANGGUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG
  • 9.Penguatan Kesadaran Hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
  • 10.SOSIALISASI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DAN KONSULTASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDU, KABUPATEN TEMANGGUNG
  • 11.Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Di Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
  • 12.SOSIALISASI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DAN KONSULTASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG
πŸ›οΈ

Organisasi Profesi & Forum Ilmiah

1 Forum
  • ADHAPER