SDFH v2

Hukum Pidana

1. 1Dosen

• 1.2021 - Model Perumusan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
• 2.2022 - Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Adat Bali Sebagai Sarana Mewujudkan Penyelesaian Konflik
• 3.2023 - Filosofi Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Adat Suku Boti Melalui Penyelesaian Konflik
• 4.2024 - Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Adat Lampung “Megow Pak Tulang Bawang”
• 5.2025 - Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Adat Lombok

• 1.2021 - Pembentukan Generasi Muda Sadar Hukum Melalui Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Kesuma Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tentang Tindak Pidana Narkotika
• 2.2022 - Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana di Dunia Maya (Sosialisasi UU UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan No. 11 Tahun 2008)
• 3.2023 - PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA APIP DAN APH DALAM PENYELESAIAN MASALAH PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA OLEH APARAT BIROKRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
• 4.2024 - Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• 5.2025 - Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

• Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI)